KEBIJAKAN SWEEPING DIGITAL DALAM MENANGANI WARGA NEGARA ASING YANG MELANGGAR IZIN TINGGAL DI INDONESIA DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

Penelitian ini menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia melalui kementerian imigrasi menerapkan prinsip selective policy yakni kebijakan berdasarkan prinsip selektif. Pengawasan terhadap orang asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian.Melakukan sweeping secara digital sangat diperlukan guna mengawasi warga negara asing yang melebihi batas izin tinggal (overstay) di Indonesia. Selain untuk mempermudah Petugas imigrasi dalam mengontrol warga negara asing yang overstay dengan adanya sweeping digital ini merupakan inovasi berbasis teknologi yang bisa memberikan kenyamanan dan keamanan bagai masyarakat asli Indonesia. Sweeping digital dilakukan dengan cara melalui kanal-kanal media sosial yang ada. Selain petugas keimigrasian, masyarakat pun juga bisa melaporkan dugaan pelanggaran warga negara asing yang overstay di Indonesia melalui media sosial imigrasi di wilayah masing-masing. Selain itu, pengawasan terhadap WNA pun juga bisa dilakukan dengan menggunakan QR Code yang tertera pada paspor milik WNA tersebut yang mana ketika petugas menscan QR Code tersebut maka akan muncul data-data dari WNA seperti nama lengkap, kewarganegaraan, foto, rekam sidik jari, serta pergerakan WNA selama di Indonesia.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Pengawasan terhadap orang asing perlu
lebih ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasional, seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan tindak pidana narkotika yang
banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisir. Pengawasan terhadap orang asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan terhadap orang asing tidak hanya dilakukan secara manual saja namun juga bisa dilakukan secara digital. Sweeping digital dilakukan dengan cara melalui kanal-kanal media sosial yang ada. Selain petugas keimigrasian, masyarakat pun juga bisa melaporkan dugaan pelanggaran warga negara asing yang overstay di Indonesia melalui media sosial imigrasi di wilayah masing-masing. Selain itu, pengawasan terhadap WNA pun juga bisa dilakukan dengan menggunakan QR Code yang tertera pada paspor milik WNA.