TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN PERIZINAN PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN JEMBER

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) telah memainkan peran
penting dalam menciptakan lapangan kerja dan menyediakan barang dengan
harga terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Meskipun demikian,
masalah Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember telah lama menjadi isu yang
belum terselesaikan, terutama terkait penggunaan trotoar untuk berwirausaha.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten
Jember dalam penanganan perizinan Pedagang Kaki Lima berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima. Metode
penelitian yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (Statute
Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dengan jenis
penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum
terhadap Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember diatur oleh Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2008. Namun, penerapan peraturan tersebut belum
sepenuhnya efektif. Meskipun Perda ini dirancang untuk memastikan kepastian
hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggaran ketertiban dengan tujuan
menciptakan keindahan dan ketertiban kota, banyak Pedagang Kaki Lima di
Jalan Jawa yang masih beroperasi tanpa izin resmi dari pemerintah. Pasal 6 ayat
(1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 mewajibkan setiap pedagang untuk
memiliki izin lokasi, tetapi kenyataannya banyak pedagang yang belum
mematuhi ketentuan ini. Penelitian ini mengungkap kebutuhan mendesak untuk
peningkatan pelaksanaan dan pengawasan peraturan guna mencapai tujuan
penataan Pedagang Kaki Lima yang efektif di Kabupaten Jember.