KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DESA LOJEJER, KABUPATEN JEMBER

Masalah kemiskinan merupakan tantangan berkelanjutan bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan diklasifikasikan menjadi dua tipe: kemiskinan struktural yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah dan kemiskinan kultural yang berasal dari kebiasaan masyarakat. Salah satu manifestasi kemiskinan adalah keberadaan gelandangan dan pengemis (Gepeng), yang disebabkan oleh faktor internal seperti kemiskinan dan kurangnya keterampilan serta faktor eksternal seperti kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Desa Lojejer, Kabupaten Jember. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji peran pemerintah dalam menangani masalah Gepeng di Desa Lojejer. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis sebagai referensi bagi akademisi serta manfaat praktis bagi pembuat kebijakan dalam menangani masalah sosial gelandangan dan pengemis di Kabupaten Jember. Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2014