Penelitian ini mengkaji partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan prinsip negara hukum, pembentukan undang-undang di Indonesia seharusnya melibatkan masyarakat secara aktif, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU IKN sangat minim dan cenderung bersifat formalitas, sehingga tidak memenuhi makna partisipasi yang sesungguhnya. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, penelitian ini menemukan bahwa proses legislasi UU IKN kurang transparan dan tidak melibatkan kelompok masyarakat terdampak secara memadai. Hal ini berpotensi melanggar prinsip demokrasi partisipatif yang menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, minimnya partisipasi juga berdampak pada kurangnya legitimasi sosial terhadap UU IKN. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi mekanisme legislasi untuk memastikan partisipasi yang lebih bermakna, termasuk transparansi informasi, penyelenggaraan forum diskusi publik, dan keterlibatan ahli lintas sektor. Pemerintah dan DPR diharapkan dapat memperbaiki prosedur legislasi agar sesuai dengan prinsip good governance dan memenuhi aspirasi masyarakat secara menyeluruh.