Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana keabsahan penarikan sepihak objek fidusia oleh debt collector tanpa adanya sertifikat fidusia sebagai bentuk pelaksanaan parate eksekusi. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan objek fidusia oleh debt collector tanpa sertifikat adalah tindakan yang tidak sah secara hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa setiap tindakan eksekusi fidusia wajib memiliki sertifikat sebagai landasan hukum yang sah. Keberadaan sertifikat fidusia menjadi sangat krusial, karena memastikan adanya kepastian hukum dan menjaga hak kreditur dengan cara yang sah. Sebagai konsekuensinya, lembaga pembiayaan diharapkan memastikan bahwa setiap langkah penarikan harus disertai sertifikat fidusia untuk menjamin perlindungan terhadap hak konstitusional pihak fidusia. Hal ini mendesak kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi demi terciptanya praktik yang adil dan terstruktur secara hukum.