ANALISIS YURIDIS DISKUALIFIKASI CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024 BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum diskualifikasi calon perseorangan dalam Pilkada Jember tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Studi ini berfokus pada kasus Gus Jaddin, seorang calon perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi batas minimal dukungan sesuai SK KPU Nomor 532 Tahun 2024. Namun, beberapa hari kemudian KPU menerbitkan SK KPU Nomor 1022 Tahun 2024 yang mengubah ketentuan mengenai jumlah minimal dukungan calon perseorangan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang mengkaji peraturan-peraturan terkait serta pendapat para ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi dalam pengambilan kebijakan oleh KPU yang berpotensi melanggar asas kepastian hukum, keadilan, dan prinsip non- retroaktif dalam administrasi pemerintahan. Penerbitan SK baru tanpa memberikan mekanisme koreksi atau ruang keberatan bagi calon yang terdampak menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap hak politik warga negara. Kesimpulannya, perubahan kebijakan KPU seharusnya disertai prosedur yang adil dan transparan agar tidak merugikan peserta pemilu yang telah mengikuti prosedur sebelumnya secara sah.