Keterlibatan Organisasi Masyarakat (Perguruan Silat) dalam Proses Restorative Justice Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021

Penelitian ini mengkaji pergeseran penyelesaian perkara pidana di Indonesia dari pendekatan retributif menuju keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Fokusnya adalah peran perguruan silat sebagai organisasi kemasyarakatan dalam mendukung mediasi dan rekonsiliasi berbasis nilai-nilai kearifan lokal. Kajian ini bertujuan merumuskan dasar hukum dan mekanisme partisipatif yang memperkuat penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, Berdasarkan Pasal 5 Perpol No. 8 Tahun 2021, penerapan keadilan restoratif dibatasi oleh syarat materiil seperti tidak menimbulkan keresahan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, dan bukan merupakan tindak pidana berat. Dalam kasus pengeroyokan dan perusakan yang melibatkan perguruan silat di Nganjuk dan Watulimo, syarat tersebut sulit terpenuhi karena menimbulkan korban luka, kerusakan fasilitas umum, serta keresahan sosial yang meluas. Meski demikian, perguruan silat memiliki peran strategis dalam mendorong penerapan keadilan restoratif melalui nilai-nilai persaudaraan dan musyawarah. Keterlibatan aktif organisasi menjadi kunci keberhasilan proses perdamaian dan pemulihan hubungan sosial antar kelompok.