Sistem peradilan pidana Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait, termasuk lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Semua komponen ini harus koheren untuk menjamin berfungsinya sistem hukum dengan baik. Proses praperadilan bertujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi hak asasi tersangka selama proses penyidikan dan penuntutan. Aparat penegak hukum berpotensi menyalahgunakan wewenang mereka selama penyidikan dan penuntutan. Penlitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menyatakan sahnya penetapan tersangka pada Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Jmr, serta menilai konsistensinya dengan prinsip due process dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam KUHAP. Metode Penelitian: Penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan kasus (case approach). Sumber data meliputi bahan hukum primer (KUHAP, Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, Perkapolri No. 6/2019) dan sekunder (jurnal, buku teori hukum). Teknik analisis menggunakan metode sistematis untuk menguji kesesuaian putusan dengan norma hukum. Hasil Penelitian: Hakim mengesahkan penetapan tersangka dengan alasan bukti permulaan (keterangan saksi, surat, petunjuk) telah memenuhi Pasal 184 KUHAP. Namun, terdapat pelanggaran prosedural karena tersangka tidak pernah diperiksa sebagai saksi sebelum penetapan, bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan Perkapolri No. 6/2019. Putusan ini mencerminkan inkonsistensi antara formalisme bukti dan perlindungan hak formil tersangka. Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Praperadilan, Penetapan Tersangka, KUHAP