ABSTRAK
Penelitian ini membahas peran Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam tata kelola
pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif
dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis kesesuaian
kebijakan daerah dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa tata kelola pelindungan PMI di Situbondo telah memiliki dasar hukum yang kuat
melalui pembentukan LTSA, program sosialisasi, pelatihan, dan koordinasi lintas lembaga.
Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan SDM, lemahnya
pengawasan terhadap perekrutan non-prosedural, serta rendahnya literasi hukum masyarakat.
Model pelindungan PMI di Situbondo pada akhirnya membentuk pola kolaboratif yang
melibatkan pemerintah daerah, BP2MI, perwakilan RI di luar negeri, organisasi masyarakat,
dan lembaga pendidikan, meskipun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui
penguatan kelembagaan, regulasi lokal, dan integrasi sistem data PMI.
Kata Kunci: Pemerintah Kabupaten Situbondo, Tata Kelola Pelindungan, Pekerja Migran
Indonesia.