ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi tanggung gugat perdata dalam kasus deepfake yang dihasilkan oleh AI generatif berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum. Deepfake sebagai bentuk manipulasi digital dengan tingkat realisme tinggi berpotensi menimbulkan kerugian materiil dan immateriil, seperti kerugian finansial, pencemaran nama baik, serta trauma psikologis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan dan konseptual. Bahan hukum yang dianalisis meliputi peraturan perundang undangan, literatur ilmiah, serta doktrin hukum yang relevan dengan perkembangan teknologi AI generatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata dapat diterapkan secara progresif terhadap pembuat dan penyebar deepfake, baik yang bertindak dengan kesengajaan maupun kelalaian. Selain itu, platform digital juga dapat dimintai tanggung gugat perdata apabila lalai dalam menjalankan kewajiban pengawasan dan moderasi konten. Keberadaan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang Undang Perlindungan Data Pribadi berfungsi sebagai lex specialis yang memperkuat perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum perdata Indonesia memiliki kapasitas adaptif dalam merespons tantangan deepfake, namun memerlukan penguatan penegakan hukum dan peningkatan literasi digital masyarakat.

Kata kunci : AI Generatif; Deepfake; Kerugian; Perbuatan Melawan Hukum; Tanggung Gugat.

ABSTRACT
This study aims to analyze the construction of civil liability in cases of deepfake generated by generative AI based on the Indonesian Civil Code, particularly Article 1365 concerning unlawful acts. Deepfake, as a highly realistic form of digital manipulation, poses serious risks by causing both material and immaterial losses, including financial damage, reputational harm, and psychological trauma. This research employs a normative juridical method using legislative and conceptual approaches. Legal materials analyzed consist of statutory regulations, scholarly literature, and legal doctrines relevant to the development of generative AI technology. The findings indicate that the elements of unlawful acts under Article 1365 of the Civil Code can be progressively applied to both creators and distributors of deepfake content, whether acting intentionally or negligently. Furthermore, digital platforms may also bear civil liability when they fail to exercise due diligence in content moderation and supervision. The Information and Electronic Transactions Law and the Personal Data Protection Law serve as lex specialis that strengthen legal protection for victims. This study concludes that the Indonesian civil law system demonstrates normative adaptability in addressing deepfake related disputes, although stronger law enforcement measures and improved public digital literacy remain essential to ensure effective legal protection.

Keywords : Civil Liability; Deepfake; Generative AI; Losses; Unlawful Act.