IMPLEMENTASI PERAN MASYARAKAT KELOMPOK DALAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK PADA LKSA PANTI ASUHAN PUTRA BUDI MULIA & LKSA PUTRI AISYIYAH JEMBER (BERDASARKAN PASAL 50 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK)

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara negara, keluarga,
dan masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
Kabupaten Jember menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kabupaten Layak Anak yang menegaskan peran masyarakat dalam perlindungan
anak, khususnya melalui Pasal 50 ayat (1). Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis implementasi peran masyarakat kelompok dalam penyelenggaraan
perlindungan anak melalui studi empiris pada LKSA Putra Muhammadiyah Budi
Mulia dan LKSA Putri ‘Aisyiyah Jember. Metode penelitian yang digunakan
adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis melalui wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat
kelompok telah berperan aktif dalam pengasuhan alternatif, rehabilitasi
sosial,edukasi hak anak, dan pembinaan karakter. Namun implementasi masih
menghadapi hambatan berupa keterbatasan koordinasi, sumber daya manusia,
serta dukungankebijakan operasional. Diperlukan penguatan sinergi antara
pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjamin efektivitas perlindungan anak
secara berkelanjutan.
Kata kunci: perlindungan anak, masyarakat kelompok, Kabupaten Layak Anak,
LKSA, implementasi hukum
Child protection is a shared responsibility of the state, family,and community as

mandated by Indonesian child protection law. Jember Regency enacted Regional
Regulation Number 1 of 2023 concerning Child-Friendly Regency, which
emphasizes the role of community participation in child protection under Article
50 paragraph (1). This study aims to analyze the implementation of group-based
community roles in child protection services through an empirical study at LKSA
Putra Muhammadiyah Budi Mulia and LKSA Putri ‘Aisyiyah Jember. The
research employs a socio-legal (juridical-empirical) approach using interviews,
observation, and documentation as data collection techniques. The findings
indicate that community groups actively contribute through alternative
caregiving, social rehabilitation, child rights education, and character
development. However, implementation remains suboptimal due to limited
coordination, human resources, and operational policy support. Strengthening
collaboration between local government and community institutions is necessary
to ensure sustainable and effective child protection.
Keywords : child protection, community participation, child-friendly city,
social welfare institutions, legal implementation