PENGARUH REWARD, PUNISHMENT DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Kinerja pegawai merupakan elemen penting dalam mewujudkan efektivitas organisasi sektor publik. Upaya peningkatan kinerja tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga pada sistem manajemen sumber daya manusia yang mampu mendorong motivasi, kepuasan, dan komitmen kerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh reward, punishment, dan komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada Pemerintah Kabupaten Jember. Penelitian ini penting dilakukan mengingat masih diperlukan strategi pengelolaan aparatur yang berorientasi pada peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory research. Data diperoleh dari 300 Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang dipilih menggunakan proportional random sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terstruktur dan dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Square (SEM-PLS) dengan bantuan aplikasi WarpPLS 8.0 untuk menguji hubungan langsung maupun tidak langsung antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reward, punishment, dan komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja. Reward berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja pegawai. Punishment, komitmen organisasi, dan kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai. Kepuasan kerja terbukti memediasi pengaruh reward, punishment, dan komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan penghargaan tidak selalu berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja, namun menjadi lebih efektif ketika mampu meningkatkan kepuasan kerja pegawai. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam memperkuat peran kepuasan kerja sebagai mekanisme mediasi serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang sistem manajemen kinerja yang lebih adil, adaptif, dan berorientasi hasil.