ABSTRACT
This study aims to analyze the legal status of additional charges imposed by business actors on consumers in digital payment transactions, particularly QRIS, from a civil law perspective. The research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that imposing additional charges without clear consumer consent may violate the validity requirements of agreements under Article 1320 of the Indonesian Civil Code, especially regarding consent and lawful cause. Furthermore, such practices contradict consumer protection principles and Bank Indonesia regulations prohibiting surcharges. Therefore, business actors may be held legally liable for consumer losses arising from these practices.

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum pengenaan biaya tambahan oleh pelaku usaha kepada konsumen dalam transaksi pembayaran digital, khususnya QRIS, ditinjau dari perspektif hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan biaya tambahan tanpa persetujuan jelas dari konsumen dapat melanggar syarat sahperjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, terutama terkait kesepakatan dan causa yang halal. Selain itu, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan regulasi Bank Indonesia yang melarang surcharge. Oleh karena itu, pelaku usaha berpotensi bertanggung jawab secara hukum atas kerugian konsumen.