Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang penanganannya
sering menghadapi perbedaan penafsiran hukum antara penyidik dan penuntut
umum, khususnya mengenai unsur melawan hukum dalam Pasal 12 huruf e
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan unsur melawan
hukum pada perkara penyidikan Nomor: BP/322/XII/2016/Reskrim terkait
Program Nasional Agraria (PRONA) di Desa Klatakan, Kabupaten Jember.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum diperoleh
melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode deduksi silogisme.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan unsur melawan hukum dalam
perkara tersebut belum terpenuhi secara utuh karena terdapat perbedaan
penafsiran
mengenai unsur penyalahgunaan kewenangan, pemaksaan
pembayaran, serta keuntungan pribadi yang diperoleh pelaku. Perbedaan
penafsiran tersebut menyebabkan berkas perkara beberapa kali dikembalikan oleh
jaksa penuntut umum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembuktian unsur
melawan hukum harus dilakukan secara komprehensif berdasarkan fakta hukum,
alat bukti, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian negara.