Praktik manipulasi takaran dan harga pada produk minyak goreng bersubsidi Minyakita menimbulkan kerugian bagi konsumen serta bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung gugat hukum pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat manipulasi takaran dan harga Minyakita. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan, serta peraturan terkait lainnya, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta sumber hukum relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha yang melakukan manipulasi takaran dan harga Minyakita telah melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bentuk tanggung gugat hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha meliputi tanggung jawab perdata berupa pemberian ganti rugi melalui pengembalian uang atau penggantian barang yang setara sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UUPK. Selain itu, pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 60 UUPK serta sanksi pidana berdasarkan Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 UUPK. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang konsisten untuk menjamin perlindungan konsumen dan menciptakan kepastian hukum dalam kegiatan perdagangan.