Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi
kebijakan pengelolaan ekowisata pada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
Tirtosari View di Desa Penanggal, Kabupaten Lumajang. Pengelolaan ekowisata
menjadi penting karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus
menjaga kelestarian lingkungan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan
berbagai kendala yang memengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut. Oleh karena
itu, penelitian ini dilakukan untuk memahami proses pelaksanaan kebijakan serta
faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan ekowisata di tingkat desa.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara,
observasi, dan dokumentasi terhadap pihak yang terlibat dalam pengelolaan
ekowisata, seperti pengurus Pokdarwis, pemerintah desa, dan masyarakat
setempat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk
menggambarkan kondisi nyata di lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan
ekowisata pada Pokdarwis Tirtosari View telah berjalan cukup baik, terutama
dalam upaya pengembangan destinasi wisata dan pemberdayaan masyarakat.
Namun, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi beberapa kendala, seperti
keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, serta belum
optimalnya koordinasi antar pihak terkait. Selain itu, belum tersedianya standar
operasional prosedur (SOP) yang jelas juga menjadi tantangan dalam pengelolaan
ekowisata secara berkelanjutan.
Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi
kebijakan pengelolaan ekowisata sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan,
dukungan pemerintah desa, serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu,
diperlukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia, penguatan kerja sama
antar lembaga, dan penyusunan pedoman teknis yang lebih jelas agar pengelolaan
ekowisata dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Kata kunci: implementasi kebijakan, pengelolaan ekowisata, Pokdarwis,
partisipasi masyarakat, desa wisata.