Kajian Hukum Terhadap Terbitnya Surat Edaran Kapolri Nomor 06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (Hate Speech)

Penelitian ini menganalisa tentang kedudukan hukum dan hal-hal yang melatarbelakangi dari diterbitkannya Surat Edaran Kapolri Nomor 06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian, permasalahan dari penelitian ini mengenai status hukum dari Surat Edaran Kapolri Nomor 06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian ditinjau dari hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah apa yang melatarbelakangi terbitnya Surat Edaran Kapolri Nomor 06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian? Bagaimanakah status hukum dan kedudukan Surat Edaran Kapolri Nomor 06/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian. Metode penelitian dalam menganalisa permasalahan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah yang melatarbelakangi diterbitkannya Surat Edaran Kapolri Nomor 06/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian adalah semakin maraknya penghasutan yang dilakukan melalui media Sosial, sehingga Dalam SE itu, disebutkan bahwa ujaran kebencian yang dimaksud berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan menyebarkan berita bohong dengan tujuan terjadinya tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan konflik sosial. Sedangkan untuk kedudukan Surat edaran tersebut adalah Surat Edaran merupakan suatu intruksi atau petunjuk (beleidsregel) pejabat tata usaha Negara yang dalam hal ini Surat Edaran Kapolri Nomor 06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian yang merupakan instruksi dari KAPOLRI kapada anggota Polri dalam penanganan ujaran kebencian (Hate Speech)