Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR-RI Dapil Jatim IV dari Achmad Gufron Siraj kepada Muhammad Khoozin, yang menyoroti benturan antara kedaulatan partai politik melalui mekanisme recall dengan kedaulatan rakyat. Secara formal administratif, PAW ini dinilai sah karena telah memenuhi prosedur legal berdasarkan SK DPP PKB, verifikasi KPU, dan Keppres Nomor 156/P Tahun 2024. Namun secara materiil, keabsahannya cacat hukum karena dasar pemberhentian keanggotaan partai belum berkekuatan hukum tetap dan mengesampingkan Putusan Bawaslu RI Nomor 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024. Akibat hukumnya, Achmad Gufron Siraj kehilangan kedudukan dan wewenangnya sebagai anggota legislatif yang kemudian beralih kepada Muhammad Khoozin, meskipun posisi baru tersebut tetap rentan dipersoalkan kembali. Atas dasar tersebut, penelitian ini merekomendasikan pembatasan kewenangan partai politik dalam melakukan recall demi menegaskan supremasi kedaulatan rakyat dalam pengisian jabatan legislatif.