Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemberian abolisi terhadap Tom Lembong dalam
perkara tindak pidana korupsi yang menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya
dengan prinsip kepastian hukum, mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa
(extraordinary crime) yang menuntut penegakan hukum secara konsisten. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai abolisi sebagai hak
prerogatif Presiden serta mengkaji implikasi pemberian abolisi terhadap prinsip
kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan,
pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi
kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian
dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kewenangan Presiden dalam memberikan abolisi telah diatur
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, pemberian abolisi
dalam perkara korupsi yang telah melalui proses peradilan berpotensi menimbulkan
ketidakpastian hukum karena dapat memengaruhi finalitas putusan pengadilan, prinsip
persamaan di hadapan hukum, serta efektivitas pemberantasan korupsi. Oleh karena itu,
diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai syarat, batasan, dan mekanisme
pemberian abolisi agar pelaksanaan hak prerogatif Presiden tetap sejalan dengan prinsip
negara hukum, kepastian hukum, dan rasa keadilan masyarakat.