Sengketa lahan antara masyarakat Dusun Mandiku dan Perum Perhutani muncul akibat perbedaan dasar penguasaan lahan antara penguasaan fisik masyarakat dan status kawasan hutan negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan alas hak penguasaan lahan pertanian dan pekarangan masyarakat serta upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Populasi penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa lahan di Dusun Mandiku, sedangkan sampel penelitian terdiri atas Kepala Dusun Mandiku dan Kepala Resor Pemangkuan Hutan Mandiku. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan hasil wawancara, dokumen, dan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat telah menguasai dan memanfaatkan lahan secara turun-temurun, tetapi tidak dapat membuktikan dasar perolehan hak yang diakui dalam hukum pertanahan, sedangkan objek sengketa masih berstatus kawasan hutan negara. Kesimpulan penelitian ini adalah alas hak penguasaan lahan masyarakat belum sah menurut hukum, dan penyelesaian sengketa perlu dilakukan melalui pendekatan yang mengintegrasikan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dan Reforma Agraria untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.