Kewajiban penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan perumahan karena berhubungan langsung dengan kelayakan hunian, perlindungan konsumen, dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung gugat pengembang perumahan atas tidak dipenuhinya kewajiban penyediaan PSU serta akibat hukum yang dapat timbul bagi pengembang, dengan studi kasus pada PT Wredatama Tiga Pilar di Jember. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengembang memiliki kewajiban menyediakan PSU sesuai rencana, rancangan, perizinan, promosi, dan perjanjian dengan konsumen. Ketidaktersediaan ruang terbuka hijau, akses jalan yang tidak memenuhi standar, drainase yang tidak optimal, serta ketidaksesuaian realisasi lahan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Akibat hukum yang dapat dikenakan meliputi pemenuhan kewajiban, ganti rugi, sanksi administratif, hingga pencabutan izin usaha.