Perkembangan teknologi mendorong munculnya interaksi hukum digital, salah satunya
hibah barang bergerak berwujud melalui WhatsApp tanpa akta notaris. Penelitian ini
bertujuan mengetahui kedudukan hukum hibah tanpa akta yang menggunakan aplikasi
WhatsApp sebagai media komunikasi dalam perspektif hukum Indonesia. Metode
penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum hibah melalui WhatsApp secara
materiil tetap tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata). Keabsahan hibah ditentukan oleh terpenuhinya unsur Pasal 1666
KUHPerdata, syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata, serta realisasi penyerahan
objek benda bergerak tersebut. Penggunaan WhatsApp tidak mengubah hakikat
keperdataan hibah, melainkan bertindak sebagai media penyampaian kehendak para
pihak (medium of communication). Selain itu, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), percakapan digital WhatsApp
memiliki kedudukan sah sebagai alat bukti elektronik jika timbul sengketa hukum di
kemudian hari.