Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa dalam melakukan pemberhentian perangkat desa serta akibat hukum yang
timbul apabila kewenangan tersebut dilaksanakan tanpa
dasar hukum yang sah. Permasalahan ini muncul karena
belum adanya pengaturan yang secara tegas mengatur
batas kewenangan Plt. Kepala Desa dalam mengambil
keputusan yang bersifat strategis, sehingga berpotensi
menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian
menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan
pendekatan kasus, yang didukung oleh bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan
serta dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kewenangan Plt. Kepala Desa pada
dasarnya bersifat terbatas, yaitu hanya menjalankan tugas
pemerintahan yang bersifat administratif dan rutin, serta
tidak berwenang mengambil kebijakan strategis, termasuk
memberhentikan perangkat desa, kecuali terdapat
ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara
tegas memberikan kewenangan tersebut. Pemberhentian
perangkat desa yang dilakukan oleh Plt. Kepala Desa tanpa
dasar kewenangan yang sah bertentangan dengan asas
legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
(AAUPB), sehingga berpotensi mengakibatkan keputusan
tersebut cacat kewenangan dan dapat dinyatakan batal
atau dibatalkan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan
yang lebih jelas mengenai batas kewenangan Plt. Kepala
Desa untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan
hukum, dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang
sesuai dengan prinsip negara hukum.
Kata kunci: Pelaksana Tugas Kepala Desa, kewenangan,
pemberhentian perangkat desa, kepastian hukum, AAUPB.