Penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih menjadi permasalahan hukum
yang kompleks, terutama dalam menentukan kualifikasi perbuatan antara
penyalahguna bagi diri sendiri dan pelaku yang memiliki atau menguasai
narkotika secara melawan hukum. Perbedaan kualifikasi tersebut berpengaruh
terhadap ketepatan penerapan pasal serta penjatuhan pidana, khususnya terkait
pemberian rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 3 Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
ketepatan
dakwaan Penuntut Umum terhadap kualifikasi perbuatan
terdakwa serta menganalisis kesesuaian penjatuhan pidana dalam Putusan
Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs dengan kebijakan rehabilitasi berdasarkan
SEMA Nomor 3 Tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian hukum
normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan
konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum yang
dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dakwaan Penuntut Umum belum sepenuhnya
mencerminkan kualifikasi perbuatan terdakwa sebagai penyalahguna narkotika
karena fakta persidangan menunjukkan jumlah barang bukti yang relatif kecil
serta tidak ditemukan indikasi peredaran gelap. Penjatuhan pidana dalam
Putusan
Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs juga belum sepenuhnya
mengakomodasi kebijakan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor
3 Tahun 2015 karena pertimbangan hakim lebih berorientasi pada terpenuhinya
unsur kepemilikan narkotika dibandingkan dengan kondisi terdakwa sebagai
penyalahguna. Oleh karena itu, penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 perlu
dilakukan secara lebih optimal guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan
substantif, dan tujuan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana.