Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan layanan pinjaman online sebagai salah satu bentuk inovasi di sektor jasa keuangan. Kemudahan proses pengajuan dan pencairan dana menjadikan layanan ini semakin diminati masyarakat. Namun, di balik kemudahan tersebut muncul berbagai permasalahan hukum, khususnya dalam proses penagihan kredit yang dilakukan dengan memanfaatkan data pribadi debitur. Praktik penagihan yang disertai ancaman, intimidasi, penyebarluasan data pribadi, hingga menghubungi pihak lain yang tidak memiliki hubungan hukum dengan debitur menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi dan etika penagihan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan proses penagihan kredit yang menggunakan data pribadi debitur menurut hukum serta mengkaji akibat hukum yang timbul akibat penyalahgunaan data pribadi dalam proses penagihan pinjaman online. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan data pribadi dalam proses penagihan hanya dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan persetujuan debitur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan penagihan yang memanfaatkan data pribadi di luar tujuan pemberian persetujuan, melakukan intimidasi, ancaman, penyebarluasan informasi pribadi, maupun menghubungi pihak lain yang tidak berkepentingan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023. Penyalahgunaan tersebut menimbulkan akibat hukum berupa tanggung jawab administratif, perdata, maupun pidana bagi penyelenggara maupun pihak yang melakukan penagihan.