Wilayah pesisir Kabupaten Situbondo yang membentang sepanjang kurang lebih 150
kilometer memiliki fungsi vital dalam menunjang kehidupan sosial, ekonomi, dan ekologis
masyarakat. Namun, masifnya aktivitas antropogenik serta lemahnya pengelolaan lingkungan
memicu degradasi kualitas lingkungan berupa pencemaran pesisir. Penelitian ini mengkaji
bentuk perlindungan hukum, efektivitas penegakan hukum, serta hambatan yuridis-sosiologis
dalam menanggulangi pencemaran wilayah pesisir di Kabupaten Situbondo. Menggunakan
metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan, konseptual,
dan kasus, disimpulkan bahwa perlindungan hukum di wilayah pesisir Situbondo masih
menghadapi kendala serius, terutama akibat kekosongan hukum di tingkat lokal (belum adanya
Peraturan Daerah khusus pesisir) pasca-pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
yang menarik kewenangan ruang laut ke tingkat provinsi. Diperlukan pembentukan Perda
khusus pesisir, penguatan sinergi lintas instansi, serta peningkatan kesadaran hukum
masyarakat guna mewujudkan pengelolaan pesisir yang berkelanjutan.