Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung gugat PT Astra Agro Lestari Tbk (PT
AAL) terhadap kerugian investor akibat praktik greenwashing dalam perspektif hukum perdata,
serta akibat hukum yang timbul atasnya. Fenomena greenwashing, berupa klaim keberlanjutan
lingkungan seperti No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) yang tidak sesuai
dengan kondisi faktual di lapangan, berpotensi merugikan pemegang saham di tengah
meningkatnya tren investasi berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG). Penelitian
ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan
dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara PT
AAL dan pemegang saham merupakan suatu perikatan yang bersumber dari Anggaran Dasar
perseroan, dengan kewajiban pelaporan keberlanjutan berkedudukan sebagai prestasi yang
harus ditunaikan perseroan kepada pemegang sahamnya. Tindakan greenwashing yang
dilakukan PT AAL memenuhi unsur wanprestasi dalam bentuk "melaksanakan prestasi tetapi
tidak sebagaimana mestinya", karena laporan keberlanjutan diterbitkan secara formal namun
secara materiel tidak memenuhi standar keterbukaan informasi lingkungan yang benar dan
tidak menyesatkan. Kualifikasi wanprestasi tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi bagi
PT AAL, mencakup kerugian nyata (damnum emergens) dan hilangnya keuntungan yang
diharapkan (lucrum cessans), yang dapat dituntut pemegang saham secara individual maupun
melalui gugatan perwakilan kelompok (class action) di Pengadilan Negeri. Oleh karena itu,
penguatan prinsip keterbukaan dan tata kelola perusahaan yang baik perlu didorong guna
mencegah praktik greenwashing serta melindungi kepentingan investor secara memadai.