Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pelaksana Tugas (Plt.)
Kepala Desa dalam melakukan pemberhentian perangkat desa serta akibat hukum yang
timbul apabila kewenangan tersebut dilaksanakan tanpa dasar hukum yang sah.
Permasalahan ini muncul karena belum adanya pengaturan yang secara tegas mengatur
batas kewenangan Plt. Kepala Desa dalam mengambil keputusan yang bersifat strategis,
sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian menggunakan metode
yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan
pendekatan kasus, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui
studi kepustakaan serta dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kewenangan Plt. Kepala Desa pada dasarnya bersifat terbatas, yaitu hanya menjalankan
tugas pemerintahan yang bersifat administratif dan rutin, serta tidak berwenang mengambil
kebijakan strategis, termasuk memberhentikan perangkat desa, kecuali terdapat ketentuan
peraturan perundang-undangan yang secara tegas memberikan kewenangan tersebut.
Pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh Plt. Kepala Desa tanpa dasar
kewenangan yang sah bertentangan dengan asas legalitas dan Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sehingga berpotensi mengakibatkan keputusan
tersebut cacat kewenangan dan dapat dinyatakan batal atau dibatalkan. Oleh karena itu,
diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai batas kewenangan Plt. Kepala Desa
untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, dan penyelenggaraan
pemerintahan desa yang sesuai dengan prinsip negara hukum.