Abstract
The rapid development of cryptocurrency trading in Indonesia has strengthened the
role of digital platforms as providers of digital financial asset trading services. This
development has also increased cybersecurity risks that may cause financial losses
to investors, as reflected in the 2024 security incident involving INDODAX. This
study aims to analyze the legal liability of INDODAX as a business entity in
maintaining the security of cryptocurrency trading transactions from the
perspective of Indonesian positive law. This research employs a normative legal
research method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal
materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are
analyzed descriptively through a qualitative method using deductive legal
reasoning. The findings indicate that the legal relationship between INDODAX and
its investors is contractual in nature, arising from the agreement governing the use
of the trading platform. Consequently, any failure to fulfill the obligation to
maintain system security constitutes a breach of contract rather than a tort.
INDODAX is legally obligated not only to provide cryptocurrency trading services
but also to ensure the security and reliability of its electronic system in accordance
with Financial Services Authority Regulation Number 27 of 2024, Law Number 8
of 1999 concerning Consumer Protection, and Government Regulation Number 71
of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions. If
these obligations are not fulfilled and result in losses to investors, the injured party
is entitled to seek legal remedies in the form of specific performance, compensation,
contract termination, or specific performance accompanied by compensation under
the Indonesian Civil Code. This study concludes that investor protection in
cryptocurrency trading is more appropriately grounded in the legal framework of
breach of contract because the legal relationship between the parties originates
from a contractual agreement.
legal liability, breach of contract, cryptocurrency, INDODAX, consumer
protection.
Abstrak
Perkembangan perdagangan aset kripto di Indonesia telah meningkatkan peran
platform digital sebagai penyelenggara transaksi aset keuangan digital. Kondisi
tersebut diikuti dengan meningkatnya risiko keamanan siber yang berpotensi
menimbulkan kerugian bagi investor, sebagaimana tercermin dalam insiden
keamanan yang dialami INDODAX pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis bentuk tanggung gugat INDODAX selaku pelaku usaha dalam
menjaga keamanan transaksi perdagangan aset kripto terhadap investor berdasarkan
hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum
normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan
pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan
metode penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
hubungan hukum antara INDODAX dan investor merupakan hubungan kontraktual
yang lahir dari perjanjian penggunaan platform. Oleh karena itu, bentuk tanggung
gugat yang tepat apabila terjadi kegagalan dalam pemenuhan kewajiban menjaga
keamanan sistem adalah tanggung gugat berdasarkan wanprestasi. Kewajiban
INDODAX tidak hanya menyediakan sarana perdagangan aset kripto, tetapi juga
menjamin keamanan dan keandalan sistem elektronik sesuai dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2019. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi sehingga menimbulkan
kerugian bagi investor, maka investor berhak menuntut pemenuhan prestasi, ganti
rugi, pembatalan perjanjian, atau pemenuhan prestasi disertai ganti rugi
sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini
memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum terhadap investor dalam
perdagangan aset kripto lebih tepat didasarkan pada rezim wanprestasi karena
hubungan hukum para pihak lahir dari suatu perjanjian.
Kata Kunci: tanggung gugat, wanprestasi, aset kripto, INDODAX, perlindungan
konsumen.