Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian mekanisme pemberhentian Hakim
Konstitusi Aswanto melalui Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 berdasarkan ketentuan
Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini
dirancang secara komprehensif untuk menguji batasan wewenang lembaga pengusul serta
jaminan independensi kekuasaan kehakiman dalam tatanan hukum tata negara Indonesia. Metode
penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan
(statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case
approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto oleh
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak sesuai dengan alasan-alasan pemberhentian secara
limitatif yang diatur dalam Pasal 23 UU No. 7 Tahun 2020, baik pemberhentian dengan hormat
maupun tidak dengan hormat. Selain itu, prosedur pemberhentian tersebut tidak melalui
mekanisme pemeriksaan etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK),
sehingga melanggar prinsip due process of law dan asas legalitas. Tindakan pemberhentian
berbasis alasan politik ini berdampak negatif terhadap independensi kekuasaan kehakiman dan
merusak prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Kata Kunci: Hakim Konstitusi, Pemberhentian Hakim, Independensi Kekuasaan
Kehakiman, Mahkamah Konstitusi, Keppres No. 114 Tahun 2022.