Penelitian skripsi ini menitikberatkan pada analisis hukum mengenai
penggunaan aset, khususnya aset digital yang tidak memiliki underlying asset,
sebagai jaminan utang dalam sistem hukum di Indonesia. Fokus penelitian
diarahkan pada cryptocurrency sebagai salah satu bentuk aset digital yang
berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan inovasi di sektor keuangan
digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan menganalisis
kedudukan hukum penggunaan aset digital yang tidak memiliki underlying
asset sebagai jaminan utang berdasarkan ketentuan KUH Perdata di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis
terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta konsep hukum yang
berkaitan dengan hukum benda, hukum perjanjian, dan hukum jaminan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kedudukan aset digital berupa cryptocurrency
yang tidak memiliki underlying asset sebagai jaminan utang dalam perspektif
KUH Perdata di Indonesia masih belum memiliki kepastian hukum yang jelas.
Secara konseptual, cryptocurrency memiliki nilai ekonomis dan dapat
diperdagangkan sehingga dapat dipandang sebagai benda tidak berwujud yang
berpotensi menjadi objek perjanjian.Kesimpulan dapat ditegaskan bahwa
pengunaan cryptocurrency tanpa underlying asset sebagai jaminan utang saat
ini hanya memiliki kekuatan mengikat secara perdata berdasarkan kesepakatan
para pihak namun belum didukung oleh instrument hukum jaminan yang
memberikan kepastian dan perlindungan hukum secara optimal.