Pembatasan masa jabatan Presiden merupakan salah satu instrumen penting dalam
sistem ketatanegaraan demokratis yang bertujuan mencegah pemusatan kekuasaan
serta menjamin berlangsungnya sirkulasi kepemimpinan secara konstitusional.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pengaturan masa jabatan
Presiden di Indonesia serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip demokrasi dan
konstitusionalisme. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan
pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
sebelum amandemen UUD 1945, ketentuan mengenai masa jabatan Presiden tidak
memberikan batasan yang tegas sehingga membuka peluang terjadinya konsentrasi
kekuasaan sebagaimana terlihat pada masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto.
Reformasi konstitusi melalui perubahan Pasal 7 UUD 1945 yang membatasi masa
jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama dua periode menjadi langkah penting
dalam memperkuat demokrasi, supremasi konstitusi, dan mekanisme checks and
balances. Pembatasan tersebut juga mencerminkan prinsip akuntabilitas serta
kedaulatan rakyat melalui pergantian kekuasaan yang berlangsung secara berkala
dan demokratis. Meskipun demikian, munculnya wacana perpanjangan masa jabatan
Presiden menunjukkan bahwa implementasi prinsip pembatasan kekuasaan masih
menghadapi tantangan politik. Oleh karena itu, diperlukan komitmen seluruh elemen
bangsa untuk menjaga konsistensi pelaksanaan ketentuan konstitusi guna menjamin
keberlangsungan demokrasi dan negara hukum di Indonesia.
Kata Kunci: masa jabatan presiden, demokrasi, konstitusionalisme, pembatasan
kekuasaan.