Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan penggunaan Surat Perintah
Penyidikan Lanjutan serta kualifikasi yuridisnya dalam menetapkan status tersangka
dugaan tindak pidana berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN.Jmr.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (normative legal
research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan
konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim
Praperadilan menyatakan penerbitan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan tetap sah
menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP mengenai
kewenangan penyidik untuk melakukan "tindakan lain menurut hukum yang bertanggung
jawab". Hakim menilai surat tersebut merupakan instrumen administratif guna
melanjutkan proses penyidikan yang telah berjalan, bukan bentuk penyidikan ganda
(double investigation) atau dimulainya penyidikan baru. Meskipun demikian, penelitian
ini memberikan catatan kritis bahwa ketiadaan batasan dan parameter normatif yang tegas
dalam pertimbangan hakim berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta diskresi
yang terlalu luas, sehingga diperlukan pengaturan yang eksplisit dalam KUHAP maupun
Peraturan Kepolisian mengenai standar penerbitan penyidikan lanjutan demi menjamin
due process of law dan perlindungan Hak Asasi Manusia.