Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim terkait keabsahan penyitaan yang dilakukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta menganalisis status hukum
penyitaan tanpa surat sita dari Ketua Pengadilan Negeri dalam Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2025/PN.Jmr.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum dianalisis secara
kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim membedakan secara tegas antara tindakan
penyegelan sebagai tindakan administratif Pengamanan Setempat berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 3 Tahun
2016 dengan tindakan penyitaan pidana berdasarkan KUHAP. Penyitaan oleh PPNS BPOM tanpa izin ketua pengadilan
terlebih dahulu dinyatakan sah menurut hukum karena memenuhi kriteria pengecualian keadaan yang sangat perlu dan
mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) KUHAP. Keabsahan penyitaan tersebut diperkuat dengan
terpenuhinya kewajiban administratif berupa penerbitan Surat Perintah Penyitaan, pembuatan Berita Acara Penyitaan, dan
ditindaklanjuti dengan permohonan serta penerbitan Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri
Jember sebagai bentuk mekanisme pengawasan yudisial (judicial control).