Kajian Yuridis terhadap Wajib Simpan Rahasia Kedokteran Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Jember

Pelaporan jumlah HIV/AIDS meningkat 33% pada 2015 ke 2016. Jawa Timur ranking ke-2 tingkat nasional, dan Jember ranking ke-2 tingkat propinsi. Wakil rakyat mewakili masyarakat yang takut tertular HIV menginginkan identitas penderita HIV di buka, tetapi Dinas Kesehatan menolak permintaan tersebut. Bagaimanakah sebenarnya ketentuan wajib simpan rahasia kedokteran menurut Peraturan Bupati (Perbup) Jember No. 2/2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Jember? Metode: Penelitian deskriptif normatif menggunakan data sekunder dengan pendekatan yuridis dan konseptual. Hasil: Ketentuan wajib simpan rahasia kedokteran terdapat pada Pasal 4 ayat (4) dan (5) Perbup Jember No. 2/2014. Perbup mengacu pada Perda Propinsi Jawa Timur No. 5/2004, dan berdasar pada peraturan-peraturan yang lama, sedangkan peraturan yang baru seperti Peraturan Menteri Kesehatan No. 21/2013 yang membolehkan dibukanya konfidensialitas pada pasangan seksual belum diakomodir. Kesimpulan: Ketentuan wajib simpan kedokteran berdasar Perbup Jember No. 2/2014 seharusnya direvisi agar sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 21/2013.