Kajian yuridis terhadap pembubaran organisasi masyarakat bedasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan PERPPU nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2013

Tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini ada 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Pada tujuan umumnya adalah untuk salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan agar bisa diterapkan dalam kehidupan bermsyarakat. Sedangkan, pada tujuan khususnya sebagai sumbangan atas pemikiran ilmiah pada bidang hukum khusunya hukum tata negara dengan harapan dapat bermanfaat bagi almamater Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui kajian yuridis terhadap pembubaran ormas menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan PERPPU nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan ata Undang-Undang nomor 17 tahun 2013. Metode penelitiandalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penulisan yuridis normatif, artinya pada permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan maslah menggunakan pendekatan undang-undang, dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini adalah analisis bahan hukum normatif kualitatif. Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa, mekanisme pembubaran organisai kemasyarakatan menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan PERPPU nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 adalah melalui pencabutan izin yang dapat dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan HAM yang berakibat tidak legalnya suatu organisasi masyarakat untuk melakukan kegiatan atas nama organisasi masyarakat tersebut.