Monitoring Kebijakan Perizinan Penyelenggara Usaha Karaoke Tahun 2017-2019 (Stusi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember)

Usaha Karaoke adalah salah satu usaha paling pesat berkembang di Kabupaten Jember. Banyaknya jumlah usaha karaoke melakukan pelanggaran izin usaha. Hal ini tentu saja dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut sebagaimana yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1.Bagaimana Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jember dalam melakukan monitoring kebijakan perizinan penyelenggara usaha karaoke tahun 2017 – 2019. 2. Faktor apa saja yang menghambat Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jember dalam melakukan monitoring kebijakan perizinan penyelenggara usaha karaoke tahun 2017 – 2019. Konsep teori yang digunakan adalah menurut Zelthauzallam ada dua jenis monitoring (pengawasan), yaitu monitoring internal dan monitoring eksternal, peneliti memfokuskan monitoring Internal karena monitoring internal adalah monitoring yang dilakukan dari dalam organisasi yang bersangkutan. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan ingin menggambarkan fenomena yang terjadi. Hasil penelitian adalah : Pengawasan kebijakan perizinan penyelenggara usaha karaoke di tahun 2017 – 2019 yang di lakukan instansi terkait dalam melakukan pengawasan TDUP khususnya usaha karaoke di Kabupaten Jember belum berjalan maksimal, karena banyak terdapat pelanggaran izin usaha karaoke yang belum memiliki izin lengkap dan belum memperpanjang izin usaha.
Kata kunci : Pengawasan, Kebijakan, Usaha Karaoke