TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM PROSES PENGURUSAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BERDASARKAN UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Latar Belakang: Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan
penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan.
Akta kelahiran itu menjadi salah satu Dokumen Kependudukan yang sangat
penting bagi masyarakat karena merupakan bukti yang kuat dan sah secara
hukumatas kelahiran seseorang dan sebagai bukti yang sah atas anak itu sendiri
atau legalitas terhadap anak. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat
yang belum memahami dan mengurusnya. Oleh karena itu perlu adanya
sosialisasi dan dorongan agar setiap kelahiran diikuti dengan pengurusan
dokumen akta kelahiran. Dan akta kelahiran sangat penting dalam menentukan
status hukum seseorang. Tujuan : untuk mengetahui bentuk tanggung jawab
atas hilangnya Dokumen Kependudukan di kantor Dispenduk Capil Kabupaten
Jember. Metode: dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode
pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan studi kasus, dan pendekatan
konseptual. Hasil: Sesuai dengan penelitian yang telah saya lakukan di Kantor
Dispenduk Capil tentang pengurusan akta kelahiran, ternyata akta kelahiran
yang asli tidak hilang melainkan berkas atau syarat-syarat untuk mengajukan
pembuatan akta kelahiran yang hilang. Dalam hal tersebut apabila akta kelahiran
asli yang hilang dan yang menghilangkan adalah pihak Dispenduk Capil, maka
pihak Dispenduk Capil telah melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. Kesimpulan: bahwa selama ini tidak pernah
terjadi kehilangan akta kelahiran di Kantor Dispenduk Capil. Apabila terjadi
kehilangan akta kelahiran, didalam Undang-Undang tidak mengatur tentang
pertanggungjawaban atas hilangnya Dokumen Kependudukan dan sanksi yang
diberikan kepada Dispenduk Capil.
Kata Kunci : Akta Kelahiran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, UU
No. 24 Tahun 2013