Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisin dasar
pertimbangan hukum Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dijadikan unsur kesatuan sahnya perkawinan. Untuk
mengetahui dan menganalisis keabsahan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijadikan unsur kesatuan sahnya
perkawinan menurut hukum perkawinan dalam Islam. Pengertian Perkawinan
menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (adalah
ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan
tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, perkawinan adalah sah
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya
itu. Selain itu, syarat sahnya perkawinan adalah dicatat menurut peraturan
perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah merupakan satu kesatuan
yang tidak dapat dipisahkan, sehingga pencatatan diyatakan merupakan bagian dari
sahnya perkawinan. Pada Pasal 100 BW di jelaskan bahwa adanya suatu
perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dengan akta
pelaksanaan perkawinan itu yang didaftarkan dalam daftar-daftar catatan sipil. .
Kata Kunci : Tujuan Perkawinan,Pencatatan Perkawinan,Syaratsah Perkawinan