PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 3 TAHUN 2018 TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN JEMBER

Dalam penulisan skripsi ini saya membahas mengenai Pelaksanaan Peraturan
Daerah No 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.
Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan
Peraturan Daerah No 3/2018 dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang
mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah No 3/2018.
Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan penelitian hukum
sosiologis, yang mana penelitian ini berupa studi-studi empiris, untuk menemukan
teori-teori mengenai proses penegakan hukum di dalam masyarakat. Tujuan penulis
menggunakan metedologi penelitian Hukum Sosiologi ini yaitu berusaha menyelidiki
sejauh mana kaidah-kaidah hukum tersebut dipatuhi masyarakat, untuk mengetahui
dan menemukan fakta-fakta di dalam masyarakat.
Berdasarkan metode pendekatan yang dipilih yaitu metode penelitian hukum
sosiologis, maka penulis menggunakan sumber data primer sebagai data utama dan
data sekunder sebagai data pendukung. Karena penulis memerlukan data secara
langsung oleh karena itu bahan hukum primer sangat diperlukan. Sumber data yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu : (1) Sumber Data Primer: yaitu data yang
diperoleh langsung dari penelitian di lapangan yaitu Dinas Perindustrian dan
Perdagangan, SATPOLPP Kabupaten Jember, Unit Sabhara Polres Jember, penjual
minuman beralkohol dan pengguna minuman beralkohol. (2) Data Sekunder, yaitu datayang diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari : Bahan Hukum Primer, Bahan
Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah No 3/2018 belum
dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD dan Aparat
Kepolisian sebagai penegak hukum dan Faktor-faktor yang mempengaruhi
pelaksanaan Peraturan Daerah No 3/2018, meliputi: (1) faktor hukum: belum ada
peraturan bupati maupun intruksi bupati sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
teknis , (2) faktor penegak hukum: aparat penegak hukum belum melakukan tugas dan
fungsinnya dan juga belum melakukan koordinasi antar instansi (3) fasilitas/sarana:
belum ada anggaran yang butuhkan untuk biaya oprasional dalam pelaksanaan
Peraturan Daerah, dan (4) faktor masyarakat: sanksi pidana belum diterapkan yang
mengakibatkan masyarakat memiliki ketaatan hukum yang rendah.
Kata Kunci : Pelaksanaan, Peraturan Daerah, Minuman Beralkohol