TINJAUAN YURIDIS STATUS CALON KEPALA DAERAH YANG TERJERAT KASUS PIDANA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan yuridis
status calon kepala daerah yang terjerat tersangka pidana.Keberadaan calon kepala
daerah yang sedang berhadapan dengan hukum tentu mengganggu upaya
mewujudkan Pilkada yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat sebagaimana
prinsip yang digaungkan oleh Bawaslu RI. Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap
harus mengeluarkan biaya dari APBN/APBD untuk memfasilitasi calon yang
sedang berstatus tersangka dalam setiap tahapan Pilkada, begitupun pemilih
dihadapkan dengan pilihan calon yang integritasnya diragukan. Bahkan
keberadaannya justru merugikan pribadi calon dan partai pengusung, karena
berpotensi menurunkan elektabilitas. Selain itu, dari segi moral dan etika juga
menambah daftar penilaian negatif terhadap keberadaan calon yang diduga
sebagai pelaku tindak pidana ini. Regulasi Pilkada yang kini berlaku justru sangat
longgar terhadap eksistensi calon yang berstatus tersangka ini. Undang-Undang
Pilkada melarang setiap calon untuk mengundurkan diri, begitupun parpol atau
gabungan parpol dilarang menarik calonnya yang sudah ditetapkan sebagai
peserta pemilihan (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Pilkada). Bahkan jika calon
yang bersangkutan sengaja mengundurkan diri atau pimpinan partai sengaja
menarik calonnya maka yang bersangkutan dapat dipidana (Pasal 191 dan Pasal
192 Undang-Undang Pilkada). Ketentuan tentang penggantian calon sebagaimana
Pasal 78 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 juga tidak dapat mengatasi keberadaan
calon yang berstatus tersangka ini, lantaran penggantian calon hanya dapat
dilakukan dalam hal terjadi 3 (tiga) kemungkinan yaitu calon dinyatakan tidak
memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap, atau dijatuhi pidana berdasarkan
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht).
Kata Kunci : Tujuan Pencalonan Kepala Daerah dan Status Hak Dipilihnya
Calon Kepala Daerah.