IMPLEMENTASI KETENTUAN KLAUSULA BAKU PADA USAHA RITEL DI KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN PASAL 18 AYAT (1) HURUF b UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Hukum perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan
terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat
penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang
merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang
dan/atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Tujuan
penelitian ini adalah : 1). Untuk mengetahui apakah pencantuman klausula baku
pada usaha ritel di Jember telah sesuai dengan pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 2). Untuk
mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas pencantuman
klausula baku yang dilakukan oleh usaha ritel di Jember. Metode penelitian yang
digunakan adalah hukum sosiologis, dan sumber data yang digunakan ialah sumber
data Primer sebagai data utama. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :
Pencantuman klausula baku yang dilakukan oleh pelaku usaha ritel di Kabupaten
Jember ternyata tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 18 ayat (1) huruf b
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini
dikarenakan pelaku usaha tidak ingin mengalami kerugian dan agar konsumen tidakberbuat curang ketika membeli barang dan/atau jasa. Bentuk perlindungan hukum
terhadap konsumen atas pencantuman klausula baku yang dilakukan oleh pelaku
usaha ritel di Kabupaten Jember kurang berjalan dengan lancar karena tidak adanya
BPSK di Kabupaten Jember.
Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Klausula Baku, Usaha Ritel