KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TERHADAP PELAKSANAAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

Kebijakan sistem perizinan yang ada di Kabupaten Jember mengenai
perizinan administratif tersebut masih bisa dikatakan belum ada kebijakan khusus
(peraturan daerah) yang mengatur mengenai Analisis Mengenai Pelaksanaan
Dampak lingkungan (Amdal) bahwa keberhasilan suatu lingkungan yang sesuai
menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup adalah bahwa manusia harus ikut berperan dalam menjaga kelestarian
lingkungan dari pencemaran akibat pembangunan yang berdampak negatif yang
dalam hal ini pemerintah kabupaten Jember harus berperan aktif untuk membuat
kebijakan mengenai hal tersebut.
Pemerintah Kabupaten Jember hingga saat ini belum mempunyai
kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan AMDAL, sehingga sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Negaraa Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2012
tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL,
diserahkan kepada DLH Provinsi Jawa Timur hingga diterbitnya SKKL dan
SKKL inilah yang menjadi acuan bagi Kabupaten Jember dalam pelaksanaan
AMDAL.
Seharusnya pemerintah Kabupaten Jember perlu mengeluarkan kebijakan
mengenai pelaksanaan Analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL
berdasarkan Pasal 63 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang mana telah dijelaskan,
bahwa kabupaten/kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
bertugas dan berwewenang dalam menetapkan dan melaksanaakan kebijakan
mengenai Amdal dan UKL-UPL.
Kata kunci: Pelaksanaan AMDAL