KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Pokok masalah penelitian ini adalah Kedudukan dan Kewenangan camat dalam
penyelengaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah, Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa
sub masalah atau pernyataan penelitian yaitu, Bagaimana Kedudukan dan Kewenangan
Camat dalam penyelengaraan pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahab Daerah.
Jenis penelitian ini tergolong Kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan
Yuridis Normatif, adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer,
skunder dan tersier, Metode yang diguakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif yang
memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum
diarahkan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus.
Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa kedudukan dan Kewenangan camat dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu
kecamatan tidak lagi merupakan satuan kekuasaan pemerintah, melainkan sebagai suatu
wilayah kerja atau pelayanan, status kecamatan kini merupakan perangkat daerah
kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan ,
camat tidak lagi berkedudukan sebagai kwpala wilayah kecamatan dan sebagai alat
pemerintahan pusat dalam menjalankan tugas tugas dekonsentralisasi.
Kata Kunci: CAMAT, KEDUDUKAN, KEWENANGAN, UU NO 23 TAHUN 2014ABSTRACT