Kajian Yuridis Terhadap Sistem Pengawasan Keuangan Negara Dalam Penggunaan Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan DPR-RI

Izzabillah, Diana (2022) Kajian Yuridis Terhadap Sistem Pengawasan Keuangan Negara Dalam Penggunaan Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan DPR-RI. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

	Text 1. PENDAHULUAN.pdf Download (4MB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (306kB)
	Text 3. BAB I.pdf Download (720kB)
	Text 4. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (592kB) | Request a copy
	Text 5. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (547kB) | Request a copy
	Text 6. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (352kB) | Request a copy
	Text 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (525kB)
	Text 8. JURNAL.pdf Download (759kB)

Abstract

Munculnya Dana Program Pembangunan DPR RI menjadi perbincangan publik
berkaitan dengan fungsi dan hak budget DPR. Salah satu hak budget anggota DPR Dalam
Program Pembangunan Daerah Pemilihan DPR RI tercantum pada Pasal 80 UU MD3 yakni
pada huruf J berbunyi bahwa “mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan
daerah pemilihan”, tidak dijelaskan secara lanjut di dalamnya. Ketentuan Pasal 80 huruf J UU
tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD bertentangan dengan fungsi DPR yang tecantum pada
Pasal 20A UUD Tahun 1945 ayat 1 menegaskan salah satu fungsi DPR adalah fungsi
anggaran, yang menurut Pasal 23 ayat (2) peran DPR adalah membahas rancangan undang�undang anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan Presiden. Hak DPR untuk
mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan, tidak sesuai
dengan fungsi DPR berdasarkan konstitusi, yang hanya terbatas pada membahas, ataupun
menolak RAPBN, dan bukan sebagai pengusul. Berdasarkan fungsi pengawasan DPR dalam
hal pengelolaan keuangan negara yang tercantum pada Pasal 23E Ayat 2 UUD Tahun 1945
memang DPR memiliki hak untuk mengawasi serta menindaklanjuti apabila terjadi
penyelewengan dalam pelaksanaan APBN. Tetapi di samping itu DPR juga diberi hak untuk
mengusulkan dan memperjuangkan Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan ini. Jadi
masih belum ada bagaimana pengawasan penggunaan terhadap Dana Program Pembangunan
Daerah Pemilihan sampai saat ini sehingga dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan
tersebut akan menjadi sangat rawan dikorupsi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis
normative, dengan ini penelitian menunjukan bahwa hak budget DPR secara konstitusional
berbentuk pembahasan bersama RAPBN yang diajukan Presiden yang kemudian diberikan
persetujuan. Metode penelitian yang peneliti gunakan yakni pendekatan perundang-undangan
dan pendekatan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi
pengawasan DPR dapat berjalan dengan optimal jika pengawasan yang dilakukan
berbenturan dengan objek yang diawasinya, seperti Dana Program Pembangunan Daerah
Pemilihan. Mengingat bahwa hak budget yang kuat tersebut, diperlukan reposisi dan
penataan ulang, agar tidak dijadikan alat untuk melakukan korupsi anggaran dalam
penggunaan Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan DPR-RI.

Contribution

Nama Dosen Pembimbing

NIDN/NIDK

Dosen Pembimbing

Purwanto, Djoko

nidn0725016301

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Keywords/Kata Kunci:	Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan DPR-RI, hak budget DPR, keuangan negara
Subjects:	300 Social Science 300 Social Science > 340 Law 300 Social Science > 340 Law > 342 Constitutional and Administrative Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Depositing User:	DIANA IZZABILLAH | dianaizzabillah24@gmail.com
Date Deposited:	12 Nov 2022 01:20
Last Modified:	12 Nov 2022 01:20
URI:	http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/15476

Actions (login required)

View Item