Kajian Yuridis Terhadap Sistem Pengawasan Keuangan Negara Dalam Penggunaan Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan DPR-RI

Izzabillah, Diana (2022) Kajian Yuridis Terhadap Sistem Pengawasan Keuangan Negara Dalam Penggunaan Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan DPR-RI. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

	Text 1. PENDAHULUAN.pdf Download (4MB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (306kB)
	Text 3. BAB I.pdf Download (720kB)
	Text 4. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (592kB) \| Request a copy
	Text 5. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (547kB) \| Request a copy
	Text 6. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (352kB) \| Request a copy
	Text 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (525kB)
	Text 8. JURNAL.pdf Download (759kB)

Abstract

Munculnya Dana Program Pembangunan DPR RI menjadi perbincangan publik berkaitan dengan fungsi dan hak budget DPR. Salah satu hak budget anggota DPR Dalam Program Pembangunan Daerah Pemilihan DPR RI tercantum pada Pasal 80 UU MD3 yakni pada huruf J berbunyi bahwa “mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan”, tidak dijelaskan secara lanjut di dalamnya. Ketentuan Pasal 80 huruf J UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD bertentangan dengan fungsi DPR yang tecantum pada Pasal 20A UUD Tahun 1945 ayat 1 menegaskan salah satu fungsi DPR adalah fungsi anggaran, yang menurut Pasal 23 ayat (2) peran DPR adalah membahas rancangan undang�undang anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan Presiden. Hak DPR untuk mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan, tidak sesuai dengan fungsi DPR berdasarkan konstitusi, yang hanya terbatas pada membahas, ataupun menolak RAPBN, dan bukan sebagai pengusul. Berdasarkan fungsi pengawasan DPR dalam hal pengelolaan keuangan negara yang tercantum pada Pasal 23E Ayat 2 UUD Tahun 1945 memang DPR memiliki hak untuk mengawasi serta menindaklanjuti apabila terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan APBN. Tetapi di samping itu DPR juga diberi hak untuk mengusulkan dan memperjuangkan Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan ini. Jadi masih belum ada bagaimana pengawasan penggunaan terhadap Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan sampai saat ini sehingga dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan tersebut akan menjadi sangat rawan dikorupsi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative, dengan ini penelitian menunjukan bahwa hak budget DPR secara konstitusional berbentuk pembahasan bersama RAPBN yang diajukan Presiden yang kemudian diberikan persetujuan. Metode penelitian yang peneliti gunakan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi pengawasan DPR dapat berjalan dengan optimal jika pengawasan yang dilakukan berbenturan dengan objek yang diawasinya, seperti Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Mengingat bahwa hak budget yang kuat tersebut, diperlukan reposisi dan penataan ulang, agar tidak dijadikan alat untuk melakukan korupsi anggaran dalam penggunaan Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan DPR-RI.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Uncontrolled Keywords:

Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan DPR-RI, hak budget DPR, keuangan negara

Subjects:

300 Social Science
300 Social Science > 340 Law
300 Social Science > 340 Law > 342 Constitutional and Administrative Law

Divisions:

Faculty of Law > Department of Law Science (S1)

Department:

S1 Ilmu Hukum

Depositing User:

DIANA IZZABILLAH