ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENJABAT GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAI AKIBAT DARI PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2024 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

Rahmasari, Lydia Amalia (2023) ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENJABAT GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAI AKIBAT DARI PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2024 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

	Text A. PENDAHULUAN.pdf Download (581kB)
	Text B. ABSTRAK.pdf Download (278kB)
	Text C. BAB I.pdf Download (457kB)
	Text D. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (534kB) \| Request a copy
	Text E. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (352kB) \| Request a copy
	Text F. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (316kB) \| Request a copy
	Text G. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (348kB)
	Text H. LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy
	Text I. ARTIKEL.pdf Download (465kB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui batasan kewenangan yang membedakan antara Penjabat Gubernur yang dilantik untuk mengisi kekosongan jabatan sebelum dilaksanakannya Pemilu serentak 2024 dengan Gubernur definitif. Selain itu, juga untuk mengetahui apa akibat hukum yang diterima bila Penjabat Gubernur tersebut melampaui batas kewenangannya dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pada penelitian ini, metode yang digunakan ini adalah yuridis normatif yang difokuskan pada penerapan kaidah-kaidah atau norma di dalam hukum positif untuk mengangkat, membahas, dan menguraikan isu hukum yang diangkat. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah adanya batasan kewenangan yang tidak dapat dimiliki oleh Penjabat Gubernur, meskipun kedudukannya sama dengan kedudukan dari Gubernur definitif. Batasan kewenangan tersebut telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 yang di antaranya: melakukan mutasi pegawai, membatalkan dan/ atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan perizinan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan sebelumnya, dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan program pembangunan pejabat sebelumnya. Akibat hukum jika Penjabat Gubernur tersebut terbukti melampaui batas kewenangannya, ia dapat diberhentikan langsung dan/atau bahkan dapat dituntut di PTUN oleh pihak yang merasa dirugikan oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh Penjabat Gubernur tersebut, sekalipun ia tidak menjabat sebagai Penjabat Gubernur lagi.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Uncontrolled Keywords:

kewenangan, Penjabat Gubernur, Pemilu serentak 2024, akibat hukum

Subjects:

300 Social Science > 320 Political dan Government Science > 321 System of Government and States
300 Social Science > 340 Law
300 Social Science > 340 Law > 342 Constitutional and Administrative Law

Divisions:

Faculty of Law > Department of Law Science (S1)

Department:

S1 Ilmu Hukum

Depositing User:

LYDIA AMALIA RAHMASARI