KAJIAN YURIDIS PENGISIAN JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH BONDOWOSO BERDASARKAN PERATURANMENTERIPENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA REFORMASIBIROKRASIREPUBLIKINDONESIANO.15TAHUN2019 TENTANG PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

TioAqzha, Raymirzhad (2023) KAJIAN YURIDIS PENGISIAN JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH BONDOWOSO BERDASARKAN PERATURANMENTERIPENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA REFORMASIBIROKRASIREPUBLIKINDONESIANO.15TAHUN2019 TENTANG PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER.

	Text 1. Pendahuluan.pdf Download (701kB)
	Text 2. Abstrak.pdf Download (5kB)
	Text 3. Bab 1.pdf Download (482kB)
	Text 4. Bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (503kB) \| Request a copy
	Text 5. Bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (476kB) \| Request a copy
	Text 6. Bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (344kB) \| Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) \| Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (353kB)

Abstract

Pada umumnya sebagai negara kesatuan, Indonesia merupakan negara demokratis dalam mengatur sistem pemerintahannya. Pancasila merupakan dasar negara tercantum sebuah rumusan kehidupan berbangsa dan benegara bagi seluruh rakyat Indonesia.Tentunya, membuat negara memiliki hukum yang berlaku dalam mengatur jalannya kehidupan dalam bermasyarakat maupun bernegara. Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama termasuk salah satu kegiatan yang dilaksankan untuk menemukan pemimpin yang kompeten dan profesional. Peraturan Menteri Pendayagunaan Republik Indonesia tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama kekosongan jabatan yang ada sehingga dilaksanakannya pengisian jabatan. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan bahan hukum utama dalam proses untuk menemukan suatu aturan hukum. Dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum, teori-teori, asas-asas hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu, menelaah doktrin-doktrin hukum yang sesuai dengan isu hukum yang diambil. Penelitian ini merupakan penelitian kasus di Kabupaten Bondowoso berupaya menemukan doktrin-doktrin sehubungan dengan pusat dan daerah menurut PERMENPAN RB RI No. 15 Tahun 2019. Sebagaimana digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan seleksi pengisian JPT Sekda di Kabupaten Bondowoso; serta Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan hasil pembahasan yang ada, hasil penelitian ini sebagai berikut: pertama, peraturan ASN terkait pengisian jabatan yang menjadi isu utama dalam peristiwa hukum telah adanya format yang telah ditetapkan sehingga perlu interpretasi lebih detail membantu untuk memberikan solusi terkait permasalahan yang sama di lingkungan Pemerintah Indonesia. Kedua, kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memang sudah menggunakan prinsip sistem merit sehingga dapat menekan praktik oknum dalam pelaksanaan Pengisian JPT Sekda.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Uncontrolled Keywords:

PERMENPAN RB RI; Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; Sistem Merit; Kabupaten Bondowoso.

Subjects:

300 Social Science
300 Social Science > 340 Law
300 Social Science > 340 Law > 349 Law of Specific Jurisdictions & Areas
300 Social Science > 360 Social Problems and Services

Divisions:

Faculty of Law > Department of Law Science (S1)

Department:

S1 Ilmu Hukum

Depositing User:

Raymirzhad TioAqzha