IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTRI DALAM NEGERI NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI DESA BALUNG KULON KABUPATEN JEMBER

Gumilang, Muhammad Pijar (2024) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTRI DALAM NEGERI NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI DESA BALUNG KULON KABUPATEN JEMBER. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

	Text 1. HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (284kB)
	Text 3. BAB 1.pdf Download (399kB)
	Text 4. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (497kB) | Request a copy
	Text 5. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (307kB) | Request a copy
	Text 6. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (863kB) | Request a copy
	Text 7. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (387kB) | Request a copy
	Text 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (495kB)
	Text 9. LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (823kB) | Request a copy

Abstract

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 27 Tahun 2006 menetapkan batas desa secara kartometris. Peta skala 1:5.000 s/d 1:10.000 digunakan untuk menetapkan dan menetapkan batas desa. Peta rupabumi terbaik, yang mencakup sebagian besar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah skala 1:10.000 s/d 1:25.000. Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 memungkinkan penetapan batas wilayah secara kartometris dengan data dasar peta rupabumi. Menggabungkan teknik penginderaan jauh, Sistem Informasi Geografi, dan Digital Elevation Model (DEM) sekarang dapat digunakan untuk memperbarui data batas wilayah berkat kemajuan teknologi pemetaan. Untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat, penetapan dan penegasan batas desa dilakukan. Data gambar yang diregistrasi mengacu pada parameter peta rupabumi. Dengan informasi yang diberikan oleh tim JKPP (Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif), diharapkan kegiatan berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan mentri dalam negeri untuk penetapan batas. yang menentukan titik kordinat yang dimulai dengan titik lokasi yang terhubung ke tiga desa, atau titik simpul tiga desa, sebagai acuan untuk pengambilan titik. Dikarenakan agar kegiatan penetapan batas desa bisa dibagi kelompok menjadi beberapa grub sehingga akan mempercepat kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa di Desa Balung Kulon. Dana yang digunakan dalam kegiatan ini diambi dari dana bagi hasil pajak yang dikelola oleh pemerintah desa sebagai dana penunjang kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa di desa Balung Kulon. Kata Kunci : Implementasi kebijakan, Penetpan dan penegasan batas Desa

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Implementasi kebijakan, Penetpan dan penegasan batas Desa
Subjects:	300 Social Science > 301 Sociology and Anthropology, Human, Society
Divisions:	Faculty of Social and Politics Science > Department of Government Science (S1)
Department:	S1 Ilmu Pemerintahan
Depositing User:	Muhammad Pijar Gumilang
Contributors:	Contribution Contributor Name NIDN/NIDK Thesis advisor Wicaksono, Itok NIDN0716106501
Contact Email Address:	pijarpigum96@gmail.com
Date Deposited:	05 Aug 2024 02:21
Last Modified:	05 Aug 2024 02:21
URI:	http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/23073

Actions (login required)

View Item