DAMPAK PERSEPSI KESETARAAN GENDER, ORGANIZATIONAL ENGAGEMENT DAN KEBIJAKAN ORGANISASI TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DENGAN POLITICAL EMPOWERMENT SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA PEREMPUAN ANGGOTA PARTAI POLITIK KABUPATEN BONDOWOSO

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh persepsi kesetaraan gender, organizational engagement dan kebijakan organisasi terhadap partisipasi politik perempuan di Kabupaten Bondowoso, dengan political empowerment sebagai variabel mediasi/intervening. Rancangan penelitian ini termasuk dalam explanatory/confirmatory research dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan kuantitatif. Populasi penelitian adalah perempuan anggota partai politik di Kabupaten Bondowoso dan teknik pengambilan sampel dengan metode sensus (sampel jenuh). Teknik analisis data yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS) dengan menggunakan aplikasi WarpPLS 7.0. Temuan penelitian menunjukkan bahwa persepsi kesetaraan gender dan kebijakan organisasi berpengaruh signifikan terhadap political empowerment, sedangkan organizational engagement tidak berpengaruh signifikan terhadap political empowerment Persepsi kesetaraan gender dan political empowerment berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik perempuan, sedangkan organizational engagement dan kebijakan organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik perempuan. Persepsi kesetaraan gender dan kebijakan organisasi berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik perempuan dengan political empowerment sebagai variabel mediasi, sedangkan organizational engagement tidak berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik perempuan dengan political empowerment sebagai variabel mediasi. Implikasi praktis penelitian ini bahwa political empowerment merupakan mekanisme kunci (key mechanism) yang menghubungkan persepsi kesetaraan gender dan kebijakan organisasi dengan partisipasi politik perempuan. Dengan demikian, partai politik tidak cukup hanya menerapkan kebijakan afirmatif atau meningkatkan komitmen organisasi anggota, tetapi harus memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar menghasilkan peningkatan kapasitas, otonomi, kepercayaan diri, dan pengaruh politik perempuan